Wisata Bahari Lamongan

WISATA BAHARI LAMONGAN: Industrialisasi dan Masa Depan Religiositas Masyarakat Paciran

Belakangan ini, Pemkab Kabupaten Lamongan yang dikomandani Masfuk Bupati Lamongan, menggelar gawe besar berupa proyek pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Konon, proyek tersebut merupakan proyek tandingan terhadap Jatim Park yang telah lebih dulu dibangun di Batu Malang. Maka, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa WBL tersebut adalah Jatim Park II. WBL itu sendiri, kini telah mulai dibangun di atas lahan tepi pantai Tanjung Kodok Beach Resort yang tidak jauh dari Maharani ZOO & Goa dan Lamongan Shorbase (LS).    

Sebagai tempat wisata, WBL nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Bagi pemerintah Lamongan, Tanjung Kodok Beach Resort, Lamongan Shorbase, maupun tempat wisata lainnya yang ada di daerah pesisir Lamongan, seperti Maharani ZOO & Goa, Makam Sunan Drajat maupun Makam Sunan Noor Rochmad (Sunan Sendang), merupakan situs-situs prospektif bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi Lamongan. Untuk itu, pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT Bumi Lamongan Sejati, menyulap Tanjung Kodok yang kondisinya tidak begitu menarik lagi itu, menjadi kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Dari sisi ekonomi, proyek ini memang menjanjikan. Namun bersamaan dengan itu, muncul beberapa kekhawatiran yang menggangu masyarakat Paciran dan sekitarnya. Selain masalah kemacetan lalu lintas dan tenaga kerja, yang paling fundamental adalah masalah masa depan religiositas masyarakat Paciran.

Seperti galib diingatkan para budayawan dan sosiolog, bahwa ketika suatu obyek wisata beroperasi, maka di sana akan masuk berbagai ragam nilai. Mulai dari nilai murni kapitalisme, budaya lokal sampai dengan hedonisme. Semua unsur nilai tersebut akan berdialektika secara kontinyu. Di tengah hingar-bingar pertarungan nilai tersebut, yang mencolok adalah dominasi nilai kapitalisme (materialisme) serta hedonisme. Dalam konteks masyarakat Paciran, kondisi ini menjadi ancaman serius.

Harus dipahami, bahwa masyarakat Paciran dan sekitarnya merupakan masyarakat religius, yang menjujung tinggi nilai-nilai agama. Image ini didukung oleh meruahnya pondok pesantren yang secara sporadis berada di Kecamatan Paciran. Beberapa pondok pesantren yang cukup besar dan terkenal misalnya Pondok Pesantren Karangasem Paciran, Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, Pondok Pesantren Al-Islah Sendangagung Paciran, Mazraatul ‘Ulum Paciran, Pondok Pesantren Ma`had Al-Qur`an Paciran dan Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran. Belum lagi pesantren-pesantren kecil yang tersebar hampir di seluruh desa se-kecamatan Paciran. Pondok-pondok tersebut menjadi pusat aura religiositas masyarakat Paciran. Pada gilirannya, aura tersebut termanifestasi dalam prilaku masyarakat dan sistem nilai yang begitu luhur. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian banyak orang luar yang mengatakan bahwa Paciran adalah kota santri.

Namun label ini belakangan memudar seiring dengan maraknya beberapa industri di Paciran. Maharani ZOO & Goa, Tanjung Kodok Beach Resort, Lamongan Shorbase merupakan tiga tempat wisata dan industri harus diantisipasi sebagai titik sentral datangnya pengaruh hedonisme serta kapitalisme yang dapat merongrong aura religiositas tadi.

Kekhawatiraran ini semakin menemukan relevansinya ketika Pemkab Lamongan merencanakan pembangunan WBL yang di dalamnya terdapat berbagai sentral hedonisme seperti hotel, arena ketangkasan serta kolam renang, yang bagi masyarakat Paciran dinilai tabu. Singkatnya, taman wisata tersebut pada gilirannya dapat merongrong bangunan religiositas masyarakat Paciran. Desakan warga kepada Pemkab Lamongan untuk membebaskan Paciran dari prostitusi dan miras beberapa waktu lalu misalnya, merupakan tanda (signifier), bahwa   masyarakat tidak rela kalau bangunan religiositas yang terbangun lama dan dengan susah payah itu akhirnya harus tunduk demi kepentingan PAD.

Untuk itu, Pemkab Lamongan harus bersikap bijak: tidak hanya mementingkan peningkatan PAD, namun juga dengan serius menjaga tradisi religius yang selama ini lekat dalam diri masyarakat Paciran. Langkah ini bisa ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, Pemkab dapat mengeluarkan perda yang mengatur tabiat pendatang tempat wisata. Langkah ini diperlukan sebagai antisipasi sekaligus eliminasi terhadap budaya hedon yang selama ini menjangkiti pengunjung. Karenanya, pengunjung harus dididik, bahwa ketika berkunjung ke Paciran mereka tidak hanya mengeluarkan sejumlah materi, tetapi juga harus menjaga etika serta kemuliaan kultur yang ada. Falsafah “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, harus benar-benar diterapkan.

Kedua, perlu diadakan evalusi secara berkala akan pengaruh WBL terhadap atmosfer sosio-kultural-religius masyarakat Paciran. Evaluasi ini menjadi penting untuk menunjang langkah pertama di atas. Selain itu, dengan evaluasi tersebut diharapkan kita dapat mengantisipasi secara dini ketika muncul gelombang yang tidak senafas dengan nilai religius masyarakat Paciran.

Ketiga, masyarakat Paciran harus bahu-membahu memantau perkembangan sosio-kultural yang ada. Sebagai masyarakat religius, sudah selayaknya waspada terhadap setiap jengkal ekses yang muncul akibat beroperasinya WBL. Ini bukan berarti senantiasa mencurigai segala program yang diimplementasikan oleh pihak manegement WBL, tapi lebih terfokus pada bagaimana mensikapi setiap  perkembangan yang muncul secara kritis, arif, dan obyektif. Sikap ini menjadi penting sebagai gelombang tandingan atas ekses negatif tersebut. Tanpa sikap tersebut, maka ekses yang muncul akan menjalar tanpa kendali. Dengan demikian, dapat merongrong stabilitas religiositas masyarakat Paciran secara luas. Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Keempat, seperti yang dijelaskan di atas, taman rekreasi semacan WBL, tentunya sarat dengan nuansa hedonisme, untuk itu harus ada kegiatan tandingan yang dapat meredamnya. Dalam konteks Paciran, langkah yang paling taktis adalah dengan meningkatkan frekwensi kegiatan keagamaan di sekitar taman wisata. Misalnya, mengadakan pengajian rutin di masjid taman rekreasi.

Kelima, pihak terkait seharusnya memposisikan putra daerah sebagai tenaga kerja di industri tersebut, dengan membentuk lembaga pendidikan sebagai wadah. Sä-TI Komputer misalnya.

Perlu diketahui, selama ini masjid yang ada di Tanjung Kodok maupun Maharani belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan tidak jarang terdapat muda-mudi memadu kasih di emperan masjid. Ironis, tempat ibadah yang mestinya dipakai untuk kegiatan sakral, malah dimanfaatkan untuk sesuatu yang amat profan.

Nah, langkah-langkah di atas sekiranya tidak hanya bernaung pada wilayah wacana. Lebih jauh, Pemkab Lamongan beserta pemimpin agama (religion leaders) setempat semestinya segera membangun semacam “aliansi moral” guna menginventarisir segala kemungkinan. Selanjutnya, diformulasikan dalam langkah taktis membendung gelombang yang mengancam religiositas masyarakat Paciran tersebut. Dengan demikian, masa depan religiositas masyarakat Paciran dapat terjaga. Pada saat yang sama, masyarakat luar tidak hanya tergoda untuk datang ke Paciran karena daya tarik fisiknya (outer beauty) yang memang memukau, tetapi juga menghargai kecantikan jiwa (inner beauty) yang terpancar dari religiositas yang kokoh terjaga.

Semoga!

oleh:

Emha Faiq, S.Psi.

Ketua PC IPM Paciran Daerah Lamongan 1998-1999

Koordinator Tim Ekspedisi Teh Nusantara Harian KOMPAS

Tulisan ini dibuat pada tanggal 2 Desember 2005

Be the first to comment on "Wisata Bahari Lamongan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*